Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


Heritage Bangunan Keuangan

HERITAGE BANGUNAN KEUANGAN

Selain menjalankan tugas dan fungsinya di bidang keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan juga telah menunjukkan partisipasi nyata dalam pelestarian bangunan cagar budaya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Seiring perkembangan zaman, Kementerian Keuangan masih mempertahankan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keberadaan bangunan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda tersebut. Berikut ini gedung-gedung tua bersejarah yang dimanfaatkan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan, yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia


   Gedung A.A Maramis

Merupakan gedung monumental yang pembangunannya dimulai pada 7 Maret 1809 atas prakarsa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels, untuk memindahkan istana Batavia yang mulai kumuh di muara Sungai Ciliwung ke wilayah pusat ibu kota baru Weltevreden.
Bangunan ini semula dirancang sebagai pendamping istana Gubernur Jenderal di kota Bogor (Buitenzorg Paleis) oleh seorang arsitek Ir. Letkol JC. Schultze. Pada tahun 1828 bangunan ini diresmikan oleh Komisaris Jenderal  L.P.J Du Bus de Ghisignies, namun karena keterbatasan biaya bangunan tidak dipergunakan sebagai istana tetapi sebagai kantor besar urusan keuangan Negara dan instansi pemerintah penting lainnya.
Sejak tahun 1828 sampai 1942 dan berlanjut di jaman kekuasaan Jepang di Indonesia antara tahun 1942-1945 serta jaman NICA tahun 1945-1949, akhirnya gedung tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia di tahun 1950, dan dilanjutkan pemanfaatannya sebagai kantor Kementerian Keuangan RI dengan Menteri Keuangan pertamanya yaitu A.A. Maramis.
Keterkaitan gedung tersebut dengan berbagai tokoh dan persitiwa dalam kurun waktu 200 tahun, baik secara fisik maupun semantik, menjadikan bangunan tersebut penting dari segi sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan nasional. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Gedung A.A. Maramis dimasukkan kedalam Cagar Budaya yang wajib dilindungi, dipelihara, dan dimanfaatkan. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi UNESCO mengenai bangunan dan lingkungan cadar budaya secara mendasar yaitu “Saving the Past for the Future and Give a Future to the Past.”

Sumber:

  1. Laporan Jurnalistik Kompas. 2009. Ekspedisi Ciliwung: Mata Air, Air Mata
  2. The White House of Weltevreden; Pusat Dokumentasi Arsitektur 2005
  3. Pre-Workshop. 2012. Pra-Lokakarya Pemugaran Gedung Cagar Budaya A.A Maramis I Kementerian Keuangan. Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkeu : Jakarta

   Gedung BPIB Bea Cukai Medan

Gedung yang berlokasi di Belawan Medan ini diperkirakan dibangun sebelum tahun 1888. Mulanya gedung ini disebut Pusat Duane atau Jawatan Bea dan Cukai Pemerintah Kolonial Belanda. Gedung ini juga pernah menjadi Perpustakaan Pusat dan Ruang Baca Umum orang-orang Eropa pada tahun 1917.
Sejak masa Perang Dunia II, bangunan ini difungsikan untuk memungut cukai dari pedagang. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 1 Oktober 1945, gedung ini berubah nama menjadi Pejabatan Bea dan Cukai. Pada tahun 2003, nama gedung berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Baru.
Hingga kini gedung ini digunakan sebagai Balai Pengujian dan Identifikasi Barang dengan nama Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) tipe A Bea Cukai Medan.

Sumber:

  1. Wawancara Tim Media Keuangan dengan BPIB Medan
  2. Stevens. 1994. Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indie en Indonesia 1764-1962. Hilversum:Voleron

   Aula Serbaguna DJKN

Gedung yang dibangun tahun 1916 ini ditujukan untuk sekolah pendidikan dokter (School tot Opleiding van Indische Artsen/STOVIA). Kemudian pada tahun 1927, gedung ini dinamai Geneeskundige High School (GHS) atau Sekolah Tinggi Ilmu Kedokteran kemudian beralih menjadi gedung Dienst van Volksgezondheid (Departemen Kesehatan). Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini dijadikan asrama untuk Mahasiswa baru Ika Daigaku (Lembaga Pendidikan Kedokteran yang dibuka tanggal 29 April 1943 dan ditutup pada bulan Agustus 1945).
Nama asrama mahasiswa Kedokteran ini kemudian lebih dikenal dengan istilah Ika Daigaku Dormitory. Asrama ini sering dijadikan oleh para mahasiswa untuk melakukan pertemuan dalam menyusun strategi untuk mengusir penjajahan Jepang. Sutan Sjahrir adalah salah satu tokoh politik yang mengadakan diskusi-diskusi politik dengan para generasi muda di asrama ini. Di asrama ini  pula perumusan konsepsi bentuk Negara Indonesia dimatangkan oleh para mahasiswa.
Pada tahun 1976, gedung ini diambil alih oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan dijadikan sebagai Kantor Badan Urusan Piutang Negara dengan tugas mengurus penyelesaian piutang Negara. Setelah itu sejak tahun 2000 hingga kini gedung tersebut digunakan sebagai Aula Serbaguna oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta.

Sumber:

  1. MC. Ricklefs. 2001. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Serambi Ilmu Semesta : Jakarta
  2. Cribb, Robert. 2008. Gangster and Revolutionaries: The Jakarta People’s Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949. Paperback
  3. UU no 49 Prp Tahun 1960

   Kantor Wilayah XII DJPBN Jawa Barat

Gedung yang terletak di Jl. Diponegoro 59 (dulu Wilhelmina Boulevard) ini dibangun pada tahun 1940 di bawah pengawasan “Technische Dienst voor Stadsgemeente Bandoeng” (Pelayanan Teknis Kotamadya Bandung).  Pembangunan gedung ini dilakukan sebagai bagian dari proses perpindahan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Gedung ini dinamakan gedung dana pension pegawai colonial (Indische Pension Fondsen), yang diperuntukkan sebagai tempat dana pensiun seluruh Indonesia.
Pada masa pemerintahan Jepang, Gedung tersebut digunakan sebagai gedung Kempeitai (markas satuan polisi militer Jepang yang dikenal sebagai Disipliner Sipil). Setelah kemerdekaan, gedung ini sempat dijadikan gedung Recomba (Regeerings-commisaris voor bestuurs-aangelegenhedens) oleh Belanda, yaitu tempat komisaris pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan Belanda yang bertugas untuk utusan pemerintah. Tahun 1947, gedung ini berubah fungsi menjadi gedung parlemen Dewan perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat setelah Jawa Barat menjadi Negara Pasundan.
emudian saat persiapan terakhir Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, Soekarno mengganti nama dan meresmikan gedung ini menjadi Gedung Dwi Warna pada tanggal 17 April 1955. Gedung ini kemudian dipergunakan sebagai Sekretariat Konferensi Asia Afrika (KAA) sekaligus tempat rapat komisi (1955). Seusai KAA, gedung ini dijadikan sebagai Kantor Pusat Pembayaran Pensiunan (KP3), lalu Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai dan Pensiun (KPABPP), lalu menjadi Subdirektorat Pengumpulan Data (SDPD) kemudian menjadi Pusat Pengolahan Data Informasi Anggaran (PPDIA) sampai tahun 2001.
Sekarang gedung ini digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Jawa Barat.

Sumber:

  1. Suherman, Sherly A. 2009. Made in Bandung: Kreatif, Inovatif, dan Imajinatif. Mizan Media Utama:Jakarta
  2. UUD 45 & Perubahannya. Tangga Pustaka Indonesia
  3. Suganda, Her. 2011. Wisata Paris van Java: Sejarah, peradaban, Seni, Kuliner, dan Belanja

   Gedung KPPN Malang

Gedung ini dibangun pada tahun 1927 sampai tahun 1929 atas naungan suatu badan “Tjung Hwa Hwei Kwan (THKK)”. Gedung ini diperuntukkan sebagai gedung Sekolah Rakyat Cina (Hollandsch Chinesche School/HSC). Tanggal 31 Juli 1947, gedung ini terbakar pada saat konflik kemudian dipugar kembali dan dijadikan sebagai kantor CKC (Central Kantoor De Comptabilited) dan Slank Kas oleh pemerintah Belanda.
Setelah pemerintah Indonesia memegang Kas Negara sendiri,  gedung ini dijadikan sebagai kantor KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara) dan KKN (Kantor Kas Negara) yang sebelumnya berada di Bank Tunggal, Jalan Talun Lor Malang. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa di tiap-tiap Karesidenan terdapat kas Negara.
Kemudian pada tahun 1968 nama KPPN dan KKN digabung menjadi KBN (Kantor Bendahara Negara).Tanggal 1 April 1990 KPN dan KKN digabung menjadi KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara). Tahun 2004 KPKN Malang berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang tipe A. Tahun 2008 KPPN Malang tipe A menjadi Tipe A1.
Melalui soft launching KPPN Percontohan tahap VI pada tanggal 2 Oktober 2012, KPPN Malang ditetapkan menjadi KPPN Percontohan. Sampai sekarang Gedung ini menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang.

Sumber:

  1. Benny G. Setiono. 2003. History of Chinese Indonesians in Indonesia from 16th to 20th century. Elkasa
  2. Lembaga Administrasi Negara. 1960. Almanak organisasi Negara Republik Indonesia. LAN

   Gedung KPP Jakarta Menteng Satu

Gedung ini didirikan pada tahun 1918 sebagai rumah para arsitek Belanda. Baru pada tahun 1989, pemerintah Indonesia merubah gedung ini menjadi kantor  Sekretaris Menteri Utama Bidang Industri dan Pembangunan.
Kemudian pada tahun 1996, Kementerian Keuangan mengambil alih bangunan ini untuk digunakan sebagai Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).  MPP bertugas memberikan perlindungan hukum kepada para wajib pajak terutama dalam hal sengketa pajak.
Pada tahun 1998, MPP beralih fungsi menjadi Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Kemudian pada tahun 2000, gedung ini dijadikan Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak.
Sejak tahun 2012 hingga saat ini gedung ini menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Menteng Satu.

Sumber:

  1. Staatsblad 1927 No. 29
  2. Alwi Shahab. 2006. Maria van Engels, Menantu Habib Kwitang. Republika: Jakarta

   Gedung Prijadi Praptosuhardjo II

Gedung ini merupakan bagian dari bangunan induk Istana yang dirancang masa Daendels. Pembangunannya selesai pada tahun 1928 pada masa Du Bus. Di dalam bangunan ini terdapat loji yang merupakan tempat perkumpulan kaum Theosofi De Ster in het Oosten atau bintang timur.
Pada masa VOC dan Belanda, orang-orang Batavia yang berada di sekitar Lapangan Banteng menyebut gedung ini sebagai aula tempat pertemuan rahasia, selain itu gedung ini juga pernah dijadikan sebagai ruang tempat penyiksaan tahanan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Pada rentang waktu  12 Desember 1947 – 1 Mei 1948, Pemerintah Belanda menjadikan gedung ini sebagai Hooggerechtshof (Mahkamah Agung). Di dalam bangunan ini terdapat  ruang tahanan dan ruangan untuk menerima tamu-tamu. Pada masa Menteri Keuangan Prijadi Praptosoehardjo (2000-2001) gedung ini dialokasikan sebagai tempat pengaturan Perbendaharaan Negara. Hingga saat ini Gedung Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan masih menempati Gedung Hoogiereshtshof (pengadilan tinggi) pada masa Belanda. Saat ini gedung eks Mahkamah Agung ini dikenal sebagai Gedung Prijadi Praptosuhardjo II yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

Sumber:

  1. Iskandar P. Nugraha. 2001. Gerakan theosofi & nasionalisme di Indonesia. Komunitas Bambu
  2. Briet Kiss.2012. Het Proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter
  3. Abdul Hakim. 1988. Jakarta Tempo  Doeloe. Antar Kota

   Gedung Keuangan Negara Semarang

Gedung Papak atau Het Groote Huis dalam istilah Belanda ini dibangun pada tahun 1854. Pada bangunan ini tidak ada hiasan maupun ornamen sedikitpun sehingga Prof. Veth dalam buku karangannya yang berjudul ”Java, Geographisch, ethnologisch, Historisch” menyebut bangunan ini sebagai sebuah pabrik besar.
Pada tahun 1880-an, gedung ini pernah dijadikan sebagai kantor polisi, kantor pos, dan pengadilan tinggi bagi orang-orang Eropa, kemudian dijadikan sebagai kantor residen Hindia Belanda di Semarang untuk menggantikan Staadhuist di Brajangan.
Pada 1 Januari 1930 Gedung ini resmi menjadi kantor gubernur Jawa Tengah. Setelah proklamasi kemerdekaan, Gubernur Jawa Tengah ,Raden Panji Soeroso masih menggunakan gedung ini sebagai Kantor Gubernur. Namun, pada tanggal 30 November 1954 Gedung Papak ini terbakar. Dalam tempo sekejap bangunan itu musnah dan hanya menyisakan puing-puing. Penyebabnya tak diketahui, hingga sekarang. Semua arsip kuno, termasuk arsip sejarah gedung itu, sejarah kota Semarang, dan juga sejarah pantai tenggara tanah Jawa pada masa VOC ikut terbakar. Sebagai gantinya, di tempat itu dibangunlah gedung baru yang kini digunakan sebagai Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang.

Sumber :

  1. Budiman, Amen. 1979. Semarang Juwita: Semarang Tempo Doeloe, semarang masa kini dalam rekaman kamera. Tanjung Sari
  2. Soedirman, Soetarman. 2001. Komunitas Sadrach dan akar Kontekstualnya. BPK Gunung Mulia